Lembaga Bantuan Hukum di Pekanbaru

Mendapatkan perlakukan hukum yang sama atau equality before the law menjadi hak asasi manusia dalam berkehidupan sosial maupun bernegara. Hak untuk memperoleh keadilan terkait perkara hukum ini harus pula seimbang dengan persamaan untuk perlakukan tidak melanggar hukum atau equal treatment.

Untuk itu, setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum, terkait perkara apapun, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam memperoleh keadilan. Bahkan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum ini juga dijamin sesuai standar hukum nasional hingga internasional sebagai upaya memenuhi hak dasar universal.

Hak dasar untuk mendapat bantuan hukum pada sistem peradilan di Indonesia diatur di dalam Pasal 54 KUHAP yang secara umum menyebutkan bahwa terdakwa atau tersangka berhak mendapat bantuan secara hukum dari seseorang maupun beberapa penasihat di bidang hukum untuk setiap pemeriksaan serta kapanpun diperlukan.

Namun tidak semua orang, bisa mendapatkan pengacara untuk memperoleh keadilan, terutama bagi masyarakat tidak mampu. Sebab itu, berdirilah sebuah lembaga yang khusus menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma, yakni Lembaga Bantuan Hukum. Lalu, apa itu Lembaga Bantuan Hukum?

Pengertian dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum merupakan suatu lembaga bersifat non profit yang berarti tidak untuk mendapatkan keuntungan. Umumnya, Lembaga Bantuan Hukum didirikan untuk menyediakan layanan dalam bidang hukum kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang buta pengetahuan tentang hukum, tertindas karena suatu perkara hingga mereka tak mampu menyewa jasa pengacara.

Lembaga Bantuan Hukum memang memberikan bantuan hukum dengan gratis, namun sudah sesuai dengan UU tahun 2016 No.16 dalam Pasal 1. Berdirinya Lembaga Bantuan Hukum, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan keadilan.

Bantuan hukum yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum secara umum mewakili, mendampingi, menjalankan atas kuasa yang diberikan warga, memberikan pembelaan, serta melakukan tindakan hukum lainnya sesuai kepentingan hukum yang dibutuhkan warga penerima bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum berfungsi sebagai public service, social education, perbaikan tertib hukum, pembaharuan hukum, pembukaan lapangan kerja , hingga practical training.

Lembaga Bantuan Hukum di Pekanbaru

Di Pekanbaru, tidak sulit mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum. Meskipun umumnya Lembaga Bantuan Hukum memberikan bantuan gratis di bidang hukum, akan tetapi ada juga Lembaga Bantuan Hukum yang mencari keuntungan. Sebab itu, pastikan dahulu sebelum memilih Lembaga Bantuan Hukum tersebut, apakah gratis atau membutuhkan sejumlah dana?

Kendati Lembaga Bantuan Hukum berdiri dalam bentuk non profit atau memberikan layanan hukum secara gratis, Lembaga Bantuan Hukum harus mampu memberikan bantuan maupun layanan secara hukum dengan maksimal kepada masyarakat yang terjerat perkara hukum.

Selain itu, masalah maupun perkara yang diajukan kepada Lembaga Bantuan Hukum harus memiliki dasar-dasar hukum dengan kuat. Sebab itu, ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum mengajukan bantuan atas perkara kepada Lembaga Bantuan Hukum di Pekanbaru.

Lembaga Bantuan Hukum menyediakan layanan hukum kepada warga yang terjerat kasus hukum perdata, pidana maupun tata usaha negara baik berupa ligitasi maupun non ligitasi. Tentunya Lembaga Bantuan Hukum akan memberikan bantuan dalam penyelesaian perkara hukum yang dihadapi warga sebagai penerima bantuan hukum.

 

Syarat Lembaga Bantuan Hukum

Sebagai lembaga yang menyediakan bantuan di bidang hukum, Lembaga Bantuan Hukum harus memenuhi beberapa syarat, yakni antara lain adalah sebagai berikut:

  • Memiliki Badan Hukum
  • Mengantongi Akreditasi sesuai UU Tahun 2011 No.16
  • Berkantor atau memiliki sekretariat yang tetap
  • Mempunyai pengurus
  • Mempunyai program terkait bantuan maupun layanan hukum

Syarat Mendapat Bantuan di Lembaga Bantuan Hukum

Adapun syarat maupun prosedur untuk mendapat bantuan Lembaga Bantuan Hukum antara lain adalah:

  • Memberikan informasi pribadi berupa nama dan alamat serta pekerjaan dalam bentuk tulisan maupun lisan
  • Memberikan keterangan berisikan uraian tentang kasus maupun perkara hukum yang menjerat
  • Menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan dan berkaitan dengan perkara hukum
  • Melampirkan keterangan yang menyatakan tidak mampu dari lurah, kepala desa, maupun pejabat setempat.

☎ HP/WA. 0852 1083 2769.

Tags: